Ketika Demokrasi Terancam
Mencermati kemungkinan kembalinya diktatorisme yang menunggangi upaya "memberantas terorisme" Di negeri ini sejarah diktatorisme belum lama berlalu. Sebagaimana negeri-negeri dunia ketiga lainnya, sejarah pergantian kekuasaan selalu menyisakan tragedi; koruptor lama pergi dan koruptor baru datang, diktator lama pergi dan diktator baru datang. Perilaku politik tidak mengalami perubahan.
Negara-negara yang mengalami transisi menuju apa yang disebut demokrasi selalu mengalami kendala pada cara mempertemukan dua kebajikan; kebijakan yang menjamin kebebasan dan kebijakan yang menjaga ketertiban. Selalu ada orang yang memanfaatkan kebebasan untuk melakukan perusakan, tapi juga selalu ada ketidakmampuan mencegahnya dengan cara-cara yang tidak merusak ketertiban itu sendiri.
Fakta-fakta inilah yang membuat kecurigaan terhadap pemerintah menjadi beralasan, saat mereka menjalankan agenda "memberantas terorisme" sekarang ini. Upaya membereskan masalah keamanan dan ketertiban ini salah-salah memakan korban yang terlalu mahal; demokrasi.
Ruang gerak publik dipersempit oleh pendekatan keamanan yang rigid, dengan menggunakan perangkat-perangkat intelijen yang bertujuan meningkatkan kontrol tapi sebenarnya justru menteror masyarakat. Aparat keamanan akhirnya tidak memburu "musuh masyarakat" (public enemy), tapi mengejar habis "musuh penguasa" (enemy of the regime).
Perburuan terhadap "musuh masyarakat" atau "musuh penguasa" akan melahirkan pendekatan sekuriti yang sangat berbeda, terutama pada cara membuat mensegmentasi potensi-potensi perlawanan dari masyarakat. Kalau yang dikejar adalah "musuh masyarakat", maka yang diteliti adalah daya rusak sebuah kelompok terhadap kepentingan publik. Tapi kalau yang diburu adalah "musuh penguasa", maka yang diawasi adalah lawan-lawan politik penguasa yang potensial.
Penguasa jadi paranoid, dan akan menyeret rakyat ke dalam konflik-konflik politik berkepanjangan. Segala upaya penegakan keamanan dan ketertiban akan jadi kendaraan untuk menuai berbagai kepentingan politik, baik jangka pendek maupun jangka panjang, misalnya dengan mendiskreditkan golongan tertentu untuk kepentingan politik pada pemilu tahun 2004.
Agar demokrasi tak macet
Dalam perspektif da’wah, demokrasi mungkin dikorbankan untuk kepentingan politik pihak tertentu, dengan memanfaatkan agenda perang melawan teroris. Dengan pendekatan memburu musuh penguasa, targetnya mudah ditebak; ummat Islam. Apalagi sejarah politik negeri ini mencatat perseteruan yang panjang antara Islam dan sekuler, khususnya dari kalangan nasionalis. Dan peta itu tampaknya tidak berubah hingga saat ini.
Jika fakta itu dikaitkan dengan berbagai kemajuan politik yang dialami ummat Islam dalam proses demokratisasi di berbagai belahan dunia Islam, jelaslah mengapa kontrol atas demokrasi selalu berarti kontrol atas ummat Islam. Kebebasan yang diberikan demokrasi adalah bom yang meledakkan potensi sosial politik ummat Islam. Begitu kebebasan dicabut oleh sebuah rezim, yang pertama kali menjadi korban adalah ummat Islam.
Itulah sebabnya menjadi penting bagi ummat Islam untuk memilah dengan tepat berbagai kepentingannya, serta mengurut ulang secara bijak berbagai agendanya. Sesungguhnya akar dari kerusakan yang menimpa dunia Islam adalah kezhaliman, yang lahir dari kursi para penguasa diktator di dunia Islam. Kebebasan yang tercabut menyebabkan potensi besar ummat Islam kehilangan ruang gerak, dan karenanya tidak dapat mengekspresikan diri secara penuh.
Dalam konteks historis seperti itu, tampaknya mempertahankan demokrasi sebagai sebuah sistem jauh lebih penting dan strategis ketimbang berbagai upaya meraih kemenangan politik sesaat. Apa yang kita perlukan dari demokrasi bukanlah sekedar mendapatkan akses kepada kekuasaan. Yang kita perlukan dari demokrasi adalah memberikan "payung politik" bagi ummat Islam untuk mengekspresikan diri secara bebas dan wajar.
Di bawah bendera demokrasi ummat Islam dapat mengembangkan diri secara maksimal tanpa dibayang-bayangi rasa takut, atau semangat balas dendam dan permusuhan dengan penguasa. Di bawah bendera demokrasi ummat Islam tidak perlu terlibat dalam konflik politik berkepanjangan dengan negara, konflik yang selama ini menguras habis seluruh energi kita sendiri. Di bawah bendera demokrasi ummat Islam dapat berpartisipasi secara politik tanpa terbebani sebagai perasaan sebagai warga kelas dua, atau perasaan sebagai "orang lain" karena selalu dianggap tidak nasionalis.
Ummat Islam membutuhkan waktu yang panjang untuk membangun dirinya sendiri, lebih banyak dari waktu yang dibutuhkannya untuk menghadapi musuh-musuhnya. Ummat Islam membutuhkan waktu yang panjang untuk mengejar ketertinggalannya, lebih banyak dari waktu yang dibutuhkannya untuk menghabisi lawan-lawannya. Dan untuk itu diperlukan kebebasan serta ruang gerak yang luas dan nyaman. Tanpa itu, kita hanya akan bergerak di tempat.
DR Yusuf Al-Qaradhawi bahkan pernah mengatakan, "Kalau saja kita diberi kebebasan selama 20 tahun untuk membina ummat, tanpa gangguan dan tekanan penguasa, atau konflik dengan mereka, maka itu sudah cukup untuk mengembalikan kejayaan ummat Islam kembali."
Memenangkan demokrasi jauh lebih penting dari semua kemenangan lain yang mungkin raih saat ini. Hidup dalam alam demokrasi tanpa harus berkuasa, saat ini jauh lebih strategis dari pada meraih kekuasaan melalui konflik berkepanjangan. Toh setelah berkuasa kita harus membuktikan keunggulan konsep Islam dan menepati janji-janji kita kepada publik. Sebab seringkali kekuasaan berubah menjadi bumerang bagi kita sendiri; yaitu ketika kita tidak cukup cekatan menggunakannya untuk membuktikan keunggulan Islam.
Mungkin karena itulah, banyak pengamat politik Barat, seperti John L Esposito, mengatakan, bahwa partai-partai Islam tidak perlu dikhawatirkan, sebab popularitas mereka akan hancur sendiri begitu mereka berkuasa. Mereka tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk membuktikan janji-janji Islam.
artikel tentang Ketika Demokrasi Terancam ini semoga brmaanfaat.