Fungsi manajemen kebijakan
Dalam proses kebijakan, seoarng manajer secara aktif terlibat dalam penentuan progam-progam dan proyek-proyek yang diusulkan untuk ditangani dalam tahun anggaran tertentu. Ia harus menyelenggarakan rapat, memberikan pikian-pikiran dan saran-sarannya kepada para analis kebijakan dan partisipasi dalam proses pemilihan alternatif terbaik, yang kemudian diusulkan kedalam rapat umum untuk dijadikan progam atau proyek. Ia juga harus ikut aktif dalam membahas berbagai kesulitan dan kelemahan implementasi kebijakan tahun-tahun sebelumnya untuk dapat dijadikan elajaran bagi penyusunan progam atau proyek pada tahun berikutnya. Terkadang, ia juga harus mengkoordinasikan usulan-usulan tersebut agar jangan sampai tumpang tindih, saling meniadakan, atau melakukan tindakan ganda.
Untuk kebutuhan diatas, seorang manajer biasanya mendirikan suatu unit pengelolaan kebijakan yang lebih populer dikenal dengan unit perencanaan. Sayangnya unit ini hanya sering sibuk memperhatikan bagaiman menyusun anggaran tahunan, dan jarang melakukan analisis kebijakan. Unit ini hanya menyarankan apa rencana yang akan diimplementasikan di masa mendatang, tetapi juga bagakmana proses pengambilan keputusan terhadap suatu progam atau proyek. Manajer publik harus mendorong agar kebijakan yang diusulkan dapat mengakomodasikan nilai-nilai rasionalitas (aspek teknis) dan aspirasi berbagai kelompok kepentingan (aspek politis), sehingga suatu usulan diterima masyarakat.