Aspek-Aspek Syari’at Yang Berubah dan Yang Abadi

Hukum Islam umumnya dipandang religius, sakral, dan karenanya abadi. Padahal fakta empiris menunjukkan bahwa perubahan sosial senantiasa menuntut daya sesuai dari ketentuan hukum.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Aspek-Aspek Syari’at yang berubah dan yang abadi (tidak menerima perubahan)

Hukum Islam umumnya dipandang religius, sakral, dan karenanya abadi. Padahal fakta empiris menunjukkan bahwa perubahan sosial senantiasa menuntut daya sesuai dari ketentuan hukum. Oleh karenanya kemutlakan dan keabadian hukum Islam senantiasa akan berhadapan dengan perubahan dan modernisasi yang selalu terjadi di masyarakat. Di dalam menyikapi masalah tersebut para pakar dan ahli hukum Islam memiliki pandangan yang berbeda satu sama lain. Pandangan yang pertama menyatakan bahwa dalam konsepnya, dan sesuai dengan sifat perkembangan dan metodologinya, hukum Islam adalah abadi dan karenanya tidak dapat diadaptasikan kepada perubahan sosial. Sedangkan pandangan kedua menyebutkan bahwa adanya prinsip-prinsip hukum seperti pertimbangan maslahat, fleksibilitas hukum Islam dalam praktek, dan anjuran untuk ijtihad menunjukkan dengan jelas bahwa hukum Islam dapat diadaptasikan dengan perubahan.

Perbedaan pandangan tersebut sesungguhnya memang karena hukum Islam memiliki dua karakteristik yang tampak berlawanan. Di satu sisi mereka melihat adanya sejumlah materi hukum tertentu yang bersifat sakral dan mutlak (abadi), sementara pada sisi lainnya mereka juga mendapatibanyak materi hukum yang bersifat nisbi dan situasional (berubah). Oleh karena itu tidak salah jika dikatakan bahwa hukum Islam itu bersifat abadi pada aspek-aspek tertentu sekaligus bersifat berubah pada sebagian aspek lainnya.[1]

a. Aspek syari’at yang abadi

Hukum yang abadi ini merupakan ketentuan hukum yang tidak akan mengalami perubahan, meskipun terjadi perubahan zaman dan begitu pula tidak dipengaruhi oleh perbedaan tempat. Hukum ini tidak menerima pembaharuan dan perkembangan atau perubahan. Masalah ketentuan hukum seperti ini sudah dijelaskan dan ditetapkan oleh nash secara qath’iy dan terperinci. Nash-nash dan ketentuan hukum seperti ini bukan lapangan ijtihad. Ketentuan ketentuan syari’at seperti ini, misalnya, menyangkut masalah aqidah, rukun iman, hukum-hukum ibadat, masalah hudud.

Hukum yang bersifat abadi ini tidak boleh berubah karena perubahan keadaan dan tempat. Sesuatu yang secara qath’iy (pasti dan tegas) disebut oleh nash ketentuan hukumnya, maka ia bersifat konstan, permanen dan universal yang berlaku bagi semua orang dan tempat.

Sebagai contoh dalam Al-qur’an secara tegas telah disebutkan keharaman memakan bangkai, darah, daging babi dan sembelihan tanpa menyebut nama Allah.

Artinya: “diharamkan bagi kamu memakan bangkai, darah, daging babi dan sembelihan tanpa menyebut nama Allah....”

Ketentuan hukum yang terdapat dalam ayat ini sudah pasti dan tidak akan mengalami perubahan dengan alasan apapun. Berikut hukum-hukum yang abadi (tidak menerima perubahan), yaitu:

1. Hukum-hukum yang berkaitan dengan aqidah dan keimanan yang sudah pasti adanya.

2. Hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah mahdah (ibadah murni), seperti, shalat, zakat, puasa, haji adalah ibadah-ibadah yang pasti.

3. Hukum-hukum yang berkaitan dengan qisas dan hudud.

Menurut al-Syatibi aturan hukum syara’ terbagi atas dua macam, yakni hukum-hukum yang termasuk dalam kategori ‘ibadat dan hukum-hukum yang termasuk dalam kategori mu’amalat. Pada dasarnya ‘ibadat bersifat ta’abbudi di mana pelaksanaannya didasarkan semata-mata atas kepatuhan hamba (mukallaf) kepada Tuhannya tanpa perlu menyelidiki lebih dulu alasan ataupun maslahat diperintahkannya. Jadi ia tidak dapat dipahami secara rasional dari perbuatan (ritual) itu sendiri, seperti wudhu, tayammum, salat, puasa, dan haji. Kita tidak pernah tahu mengapa ibadah-ibadah tersebut dilakukan dengan cara seperti itu bukannya dengan cara lain. 

Lebih jelasnya ta’abbudi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuan utamanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, yakni beriman kepada-Nya dan segala konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta’abbudi murni, artinya makan (ide dan konsep) yang terkandung didalamnya tidak dapat dinalar (ghairu ma’qulah al-ma’na) atau supra-rasional. Manusia harus menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh syariat.[2]

Menurut pandangan Hasbi ‘ibadat adalah hukum-hukum yang maksud pokoknya mendekatkan diri kepada Allah. Hukum ini telah ditegaskan dalam nas dan keadaannya tetap, tidak terpengaruh oleh perkembangan masa dan perbedaan tempat, dan wajib diikuti dengan tidak perlu menyelidiki makna dan maksudnya.[3]

Contohnya, sewaktu Umar melaksanakan haji bersama Rasulullah, Rasulullah mencium batu “hajar aswad”, melihat hal itu berucaplah Umar ra. “Kamu hanyalah sebuah batu , jika aku tidak melihat Rasulullah menciummu, niscaya tidak akan aku lakukan hal ini.”[4]

b. Aspek syari’at yang berubah

Yang dimaksud berubah disini ialah hukum-hukum yang mengalami perubahan dengan perubahannya zaman, keadaan dan tempat. Yang dapat dikategorikan sebagai aspek syari’at yang berubah yaitu hukum-hukum dalam kategori mu’amalat. Hukum dalam kategori mu’amalat ini di dasarkan atas alasan dan kemaslahatan yang dapat diketahui secara rasional (ma’qulah al-ma’na). contoh-contohnya bisa dilihat pada perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan jual-beli, sewa-menyewa, perkawinan, dan lain-lain.

Menurut Hasbi mu’amalat adalah hukum-hukum yang ditetapkan untuk mengatur hubungan perorangan dan hubungan masyarakat atau untuk mewujudkan kemaslahatan dunia. Hukum ini dapat dipahami maknanya, karena selalu memperhatikan kemaslahatan masyarakat, dan dapat berubah menurut perubahan masa, tempat dan situasi.[5]

Kendati pada dasarnya hukum-hukum dalam kategori mu’amalat bersifat (ma’qulah al-ma’na), namun ia juga memiliki dimensi ta’abbudi(ghairu ma’qulah al-ma’na). hal ini karena ketentuan-ketentuan tersebut terkait dengan ketetapan syara’ yang tidak boleh diabaikan begitu saja oleh mukallaf. Contohnya adalah nikah, yang pada dasarnya tergolong dalam bidang mu’amalat, oleh syara’ ia dikaitkan dengan beberapa ketentuan, seperti harus ada akad , dua orang saksi yang adil, wali nikah yang cakap hukum, dan kedua mempelai (laki-laki dan perempuan). Ketentuan-ketentuan ini tidak boleh dilanggar begitu saja.

[1]Jamal Abdul Aziz, Dilema Hukum Islam antara Kemutlakan dan Kenisbian, 2005, Volume 4, No 1, hlm 2, http://digilib.uin-suka.ac.id/8463/, 30 Maret 2016, Pukul 09.24 WIB. 

[2]Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 46. 

[3] T.M Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqh, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 22. 

[4] Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 46. 

[5] T.M Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqh, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 22.